BLANGKEJEREN – Ara News: Menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gayo Lues PJ. Bupati Drs. Alhudri MM pimpin rapat koordinasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan para camat dan Gecik Se-Gayo Lues di Bale Pendopo pada Kamis, 04/01/23.
Dalam acara terdebut hadir PJ. Sekda Gayo Lues/ Kepala Bapeda Jata SE, para Assiten, dan para kepala SKPK.
PJ Sekda/ Kepala Bapeda Gayo Lues Jata SE menyebutkan angka kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues mengalami penurunan tetapi turunnya belum sebagaimana yang diharapkan. Dari kemiskinan tersebut ada kemiskinan ekstrem sebesar 4, 1% atau lebih kurang 4.000, 10 jiwa atau 1071 KK itu data yang kami input.
Adapun strategi Pak Bupati untuk mengurangi kemiskinan dianggaran Pemerintah Kabupaten itu ada dua, pertama adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat yang telah dianggarkan baik itu yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten dan yang bersumber dari dana desa serta dari anggaran provinsi maupun dari anggaran APBN.
Adapun strategi kedua adalah peningkatan pendapatan, ketiga adalah strateginya penurunan atau intervensi terhadap kantong-kantong kemiskinan itu juga ada lokus. Beberapa lokus tahun 2023 dan alhamdulillah dari Januari 2022 sampai dengan 1 Maret 2022 sampai dengan Maret tahun 2023 artinya kinerja tahun 2023 masih sedang berlangsung sampai dengan sensus BPS pada bulan Maret 2024 ini.
Tujuan kegiatan untuk melakukan pendataan kembali dimana 11 indikator kemiskinan dan indikator kemiskinan ekstrem akan kita lakukan graduasi atau kita lakukan pendataan kembali dengan benar, sehingga diharapkan pada tahun 2024 ini Angka kemiskinan itu bisa kita tekan sebagaimana diharapkan oleh Presiden Republik Indonesia, bahwa untuk Angka kemiskinan ekstrem harus 0% pada tahun 2024.
PJ. Bupati GayoLues Drs. H. Alhudri. MM. mengatakan dalam rangka menlaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, di mana instruksi ini tentu diperuntukkan bagi kita semua segenap unsur pemerintahan, mulai dari pusat sampai daerah, tentu harus agar mengambil langkah-langkah yang konkret ataupun yang diperlukan sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan kita masing-masing . Guna melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan memastikan kecepatan sasaran dan integrasi program antara instansi dan lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas fokusnya yaitu untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Diharapkan nanti pendataan ini harus divalidasi dan di tanda tangani Camat Danramil ataupun Pak babin.
Sekarang mindset kita harus berubah. Dengan banyaknya bantuan sekarang enggak bangga lagi kita malu gitu terus. semakin tidak ada orang miskin wilayah semakin bagus. apalagi yang ekstrim tadi sudah disebutkan miskin kita 4000 10 jiwa atau 1000 70 kk. Kita sudah diberi waktu tanggal 6 hari. Statistik diminta ikut validasi turun ke lapangan sama-sama. (A. Diba)
