BANDA ACEH – Ara News: Memasuki tahun ke empat berdirinya kantor hukum, Nourman perkuat Divisi Litigasi dan Monitoring Perkara dan Divisi Data dan IT. Kedua divisi ini secara langsung mempengaruhi kinerja dan performa pelayanan hukum.
Menurut Nourman, salah satu yang paling sering terjadi adalah penasehat hukum tidak mampu mengendalikan perkara dan jadwal pendampingan hukum yang amburadul. Hal ini bukan saja mengacaukan kerja , tapi juga sangat merugikan klien. Ini akan menjadi masalah apabila perkara yang ditangani lebih dari satu dengan banyaknya pengacara yang terlibat di masing masing perkara.
Nourman mencontohkan hal sederhana yang harus mulai dilakukan oleh pengacara adalah seperti penomoran surat, log book aktivitas harian, hingga pengembangan SDM melalui briefing tetap setiap pagi .
“Hak klien untuk terus mendapat advice dan pendampingan hukum bisa terabaikan apabila tidak diatur mekanisme penanganan perkara secara sungguh-sungguh. Ini bisa fatal sekali”, kata Nourman.
Untuk itu pihaknya sudah mempersiapkan alur penanganan perkara berupa kode dokumen, sebagaimana kode dokumen di kepolisian. Mulai dari penerbitan DN -1 (Dokumen Nourman-1, berupa Surat Kuasa Khusus) hingga DN -14 (pemberitahuan berakhirnya pendampingan hukum dan ucapan terima kasih).
Menurut Nourman, tidak ada pilihan lain, Kantor Hukum Nourman harus modern dan merapikan manajemen dan administrasi secara baik dan terus menerus.
Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan aplikasi monitoring perkara dan Dokumen Management System bekerjasama dengan pihak ketiga.
“Kami ingin yang terdepan dan terbaik” kata Nourman.(N. Man)
