Ara News – Kutacane: DR. Nasrulzaman, M.Kes, elemen sipil yang juga akademisi Aceh, kepada jurnalis Ara News, Selasa (1/8) malam, terkait isu DPRK terindikasi meminta uang pelicin ke OPD sekaitan sidang pengesahan LKPJ Bupati Aceh Tenggara tahun 2022, menyebutkan agar semua pihak sudah saatnya menolak dijadikan sapi perahan.
Sebagaimana statemen Arafik Beruh, Ketua LSM GAKAG, berkaitan dengan sidang LKPJ Bupati yang diselenggarakan Senin, dan sempat molor lebih dari 2 jam dari jadual disebutkan, ada aroma dari pihak dewan, yang sebenarnya mereka ikut paling bertanggungjawab terhadap defisit Aceh Tenggara Rp 106, 6 miliar, parahnya mereka justru ingin melakukan pungli kepada dinas-dinas.
Arafik Beruh mengatakan, meski wakil ketua DPRK, mengatakan tidak tau isu uang pelicin untuk memuluskan LKPJ Bupati, namun Arafik Beruh mengatakan, aroma pungli itu begitu menyengat baunya. Mestinya tim saber pungli jeli dan bergerak, sesalnya.
Sekaitan dengan itu, DR Nasrulzaman yang concer terhadap penerapan pemerintahan yang bersih di Bumi Aceh. Dia menyebutkan, mestinya semua pihak di Aceh Tenggara jangan lagi terlena dengan permainan lama , fee , lobi, jual beli jabatan, uang pelicin, yang kesemua itu sudah merusak sistim dan berujung meruntuhkan marwah.
Diera kepemimpinan Pj Bupati Syakir, M.Si, di Bumi Sepakat Segenep Aceh Tenggara, sudah semestinya ini menjadi momentum tepat buat memperbaiki manajemen pemerintahan.
“Saya garansi Syakir itu bersih dan tak tergiur dengan fee proyek maupun sogok beli jabatan”, tegas Nasrulzaman.
“Semua pihak harus bangun dari mimpi buruk jadi sapi perahan oknum pejabat pelaku pungli. Komitmen Pj Bupati sudah terang menolak pungli. Sudah semestinya semua kepala dinas berani bersikap sama, sehingga didapatkan kenyamanan dalam bekerja. Tidak dihantui oleh penjara. Toh sudah dibuktikan saat penarikan uang rutin dinas tanpa ada potong atas”, lanjut Nasrulzaman.
Dikatakan, para pengusaha, kontraktor juga, harus berani menolak permintaan fee proyek, sebab Pj Bupati tegas menolak fee. Saatnya kontraktor Aceh Tenggara membuka lembaran baru bekerja dengan profesional mengedepankam mutu kerja sehingga kedepan nantinya sudah tidak ada lagi didengar temuan BPK di Aceh Tenggara yang nilainya membuat miris, ujar Nasrulzaman.
Demikian juga dengan para sekretaris desa yamg bakal dipercaya menjadi Pj kepala desa, tak perlu segan-segan menolak uang pungli dari oknum, bila perlu laporkan yang minta-minta itu, pungkas Nasrulzaman.( MP).
