Abraham Samad: Pimpinan KPK Dungu dan Memalukan

- Redaksi

Sabtu, 29 Juli 2023 - 23:49 WIB

5179 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Sikap pimpinan KPK menyalahkan penyelidik dalam kisruh operasi tangkap tangan (OTT) di Basarnas terus dikecam oleh berbagai kalangan. Bahkan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menilai sikap tersebut sangat memalukan terjadi di KPK. “Apa yang dilakukan pimpinan KPK dan ada kesan mempersalahkan teman-teman penyelidik dan penyidik ini menurut saya sesuatu yang sangat dungu dan memalukan,” kata Abraham seperti dilansir dari media nasional (29/7/2023).

Lebih lanjut, Abraham menyinggung sistem kolektif kolegial yang selalu dipegang oleh pimpinan KPK. Dia menilai tiap penetapan tersangka merupakan keputusan yang telah diputus bersama oleh para pimpinan KPK. “Tidak ada anak buah yang salah di KPK karena prosedur datang dari bawah dan diputuskannya di tingkat pimpinan. Menurut saya, jika ada kekeliruan, itu adalah tanggung jawab pimpinan KPK,” katanya.

Dia menambahkan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban, para pimpinan KPK harus mengundurkan diri imbas dari kekisruhan di kasus OTT Basarnas tersebut. “Salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan pimpinan KPK, dia harus mundur dong, bukan Direktur Penyidiknya, tapi pimpinan KPK-nya yang harus mundur. Itu bentuk pertanggungjawaban dari mereka sebenarnya. Apa yang terjadi sekarang ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan ini sangat memalukan. Ini menggambarkan betapa tidak profesionalnya pimpinan KPK dalam menangani kasus-kasus,” tandasnya.

Pernyataan menyalahkan penyelidik ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, pada Jumat (28/7). Hal itu disampaikan Tanak setelah melakukan audiensi dengan rombongan petinggi TNI di gedung KPK.

Di media,kritikan terhadap sikap KPK yang menyalahkan penyelidik juga dilontarkan oleh PUSAKO dan PUKAT UGM.

Peneliti senior Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai pimpinan KPK salah dan telah melanggar UU KPK terkait proses hukum dugaan korupsi Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. Feri juga menyebut pimpinan KPK tidak bisa menyalahkan anak buahnya dalam kisruh penetapan tersangka.

“Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU KPK bahwa seluruh proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di KPK itu di bawah pimpinan KPK. Sehingga penentuan tersangka dan segala macam tentu dikoordinasi oleh pimpinan KPK,” ujar Feri kepada wartawan, Sabtu (29/7/2023). Feri menyebut titik kesalahan dari kisruh ini adalah pimpinan KPK. Pimpinan KPK, katanya, tidak memahami UU KPK.

Kritikan juga disampaikan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengkritik Pimpinan KPK yang menyalahkan anak buah terkait kisruh penetapan tersangka Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto.

“Saya merasa tidak tepat ketika pimpinan KPK itu menyalahkan penyidik, tadi kan mengatakan penyidik itu salah ya,” kata peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, kepada wartawan, Jumat (28/7/2023).

Dia mengatakan surat perintah penyelidikan dan penyidikan juga harus ditandatangani oleh Pimpinan KPK. Menurutnya, pimpinan KPK tidak boleh menyalahkan penyidik atas keputusan penetapan tersangka terhadap Henri dan Afri. “Sehingga jangan menyalahkan penyidik. Tidak tepat menyalahkan penyidik,” sebutnya. (Tim Media)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

BPBD Gayo Lues Terima Bantuan Operasional dan Logistik Dari BNPB. 
Dahlan Iskan Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi LNG Pertamina
Muhammad Din, Kolonel Pertama Sumatera dari Gayo Lues
Aminullah: Terobosan Memperkenalkan Tarian Saman Terus Akan Diupayakan
Alhudri Terima 9,5 Milyar Isentif Fiskal Kinerja Terbaik Dari Menteri Keuangan RI
Akan Lapor Dewas, ICW Desak Dewas Periksa Pimpinan KPK yang Salahkan Penyelidik Soal OTT Basarnas
Bambang Widjojanto: Firli Bahuri Sebaiknya Mundur
Kisruh OTT Basarnas, Koalisi Sipil dan ICW Desak Pimpinan KPK Diberhentikan

Berita Terkait

Rabu, 11 Desember 2024 - 14:40 WIB

Pemkab Gayo Lues Dorong BPS Sajikan Data Yang Akurat.

Selasa, 10 Desember 2024 - 14:55 WIB

Wujudkan Program SBS Gayo Lues Pacu Pembangunan Jamban diseluruh Desa

Senin, 9 Desember 2024 - 15:18 WIB

Peringati Hakordia Kejari Gayo Lues Publikasi Capian.

Sabtu, 7 Desember 2024 - 16:03 WIB

H. Jata : Guru Penggerak Diharap Dapat Membantu Memajukan Pendidikan Di Gayo Lues.

Jumat, 6 Desember 2024 - 18:44 WIB

H. Jata : Masyarakat Harus Mendapatkan Kepastian Hukum dalam Kepemilikan Tanah.

Selasa, 3 Desember 2024 - 22:51 WIB

Kejari Seleksi Duta Sadar Hukum Tingkat Kabupaten Gayo Lues.

Selasa, 3 Desember 2024 - 22:02 WIB

KIP Gelar Sidang Pleno Rekapitulasi Suara Pilkada Gayo Lues.

Minggu, 1 Desember 2024 - 18:20 WIB

Bombastis, partisipasi Pemilih Pilkada Gayo Lues Capai 90,8%, Tertinggi di Indonesia

Berita Terbaru

GAYO LUES

Arung Jeram Putri Betung Menantang Namun Menyenangkan

Sabtu, 16 Sep 2023 - 18:55 WIB

BANDA ACEH

Pemkab Gayo Lues Dorong BPS Sajikan Data Yang Akurat.

Rabu, 11 Des 2024 - 14:40 WIB

BANDA ACEH

Peringati Hakordia Kejari Gayo Lues Publikasi Capian.

Senin, 9 Des 2024 - 15:18 WIB